Era modern melahirkan sumber daya baru yang lebih berharga dari minyak: data. Akibatnya, muncul krisis geopolitik data, di mana negara-negara saling membentuk aliansi untuk menguasai arus informasi global.
Uni Eropa dengan GDPR mencoba menetapkan standar privasi global, sementara Amerika Serikat membiarkan raksasa teknologi mengendalikan data miliaran orang. Tiongkok, di sisi lain, membangun ekosistem tertutup dengan firewall besar.
Ketiga model ini menciptakan “blok data” yang bersaing ketat. Negara-negara lain terpaksa memilih dengan siapa mereka akan bersekutu dalam hal regulasi informasi.
Keunggulannya, blok data bisa memberi perlindungan lebih baik bagi warga negaranya. Namun, kelemahannya adalah fragmentasi internet, yang tadinya bebas kini semakin terpecah.
Dampaknya terasa di sektor ekonomi. Perusahaan global harus beradaptasi dengan berbagai aturan privasi yang berbeda di setiap wilayah.
Jika konflik data ini semakin tajam, masa depan internet bisa berakhir dalam bentuk splinternet, yakni internet yang terpecah sesuai blok geopolitik.
Krisis ini menandai bahwa informasi kini adalah alat diplomasi dan senjata politik baru.
Data bukan lagi milik individu, melainkan aset strategis negara.
